• BOX REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • KODE ETIK
  • TENTANG KAMI
Kabar Daerah Lampung
  • Home
  • HEADLINE
  • HUKUM & KRIMINAL
  • DAERAH
    • Kab. Lampung Barat
      • Kab. Lampung Selatan
    • Kab. Lampung Tengah
      • Kab. Lampung Timur
    • Kab. Lampung Utara
      • Kab. Mesuji
    • Kab. Pesawaran
      • Kab. Pesisir Barat
    • Kab. Pringsewu
      • Kab. Tanggamus
    • Kab. Tulang Bawang
      • Kab. Tulang Bawang Barat
    • Kab. Waykanan
      • Kota Bandar Lampung
    • Kota Metro
  • POLITIK
  • PARIWISATA
  • PEMERINTAHAN
  • UMUM
No Result
View All Result
  • Home
  • HEADLINE
  • HUKUM & KRIMINAL
  • DAERAH
    • Kab. Lampung Barat
      • Kab. Lampung Selatan
    • Kab. Lampung Tengah
      • Kab. Lampung Timur
    • Kab. Lampung Utara
      • Kab. Mesuji
    • Kab. Pesawaran
      • Kab. Pesisir Barat
    • Kab. Pringsewu
      • Kab. Tanggamus
    • Kab. Tulang Bawang
      • Kab. Tulang Bawang Barat
    • Kab. Waykanan
      • Kota Bandar Lampung
    • Kota Metro
  • POLITIK
  • PARIWISATA
  • PEMERINTAHAN
  • UMUM
No Result
View All Result
Kabar Daerah Lampung
No Result
View All Result
HOME JAKARTA BABEL JABAR BANTEN JATENG RIAU SULUT ACEH SUMUT KEPRI SULBAR SULTENG SULTRA GORONTALO SULSEL MALUKU MALUT PAPUA BARAT KALTARA KALSEL KALTIM PAPUA SUMBAR JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG JOGJA JATIM NTB NTT BALI KALBAR KALTENG

Kelola Perikanan Berkelanjutan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP Validasi Data Pelabuhan Perikanan

13 Agustus 2019
in Tak Berkategori

LAMPUNG.KABARDAERAH.COM,
BOGOR, JAWA BARAT —– Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M Zulficar Mochtar mengatakan, perkembangan pesat kegiatan pembangunan perikanan tangkap saat ini perlu didukung oleh ketersediaan data, informasi, dan manajemen guna mendukung proses pengambilan keputusan.

Pendataan menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan, pembangunan, serta evaluasi program yang telah dibuat. Pendataan yang lengkap, akurat, akuntabel, merupakan cara untuk mewujudkan pilar keberlanjutan.

“Tanpa ketersediaan data yang memadai maka sulit bagi kita untuk merencanakan dan mengevaluasi secara tepat,” kata dirjen, dalam keterangan pers kementerian yang diterima redaksi, Selasa (13/8/2019).

Demi mendorong pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) kementerian pimpinan Susi Pudjiastuti itu melakukan kegiatan Validasi Data Pelabuhan Perikanan Semester I Tahun 2019 di Hotel D’Anaya Bogor, Jawa Barat, 5-8 Agustus 2019 lalu.

Diikuti oleh pengolah data dari 22 pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) pusat dan 39 pelabuhan perikanan UPT daerah, kegiatan ini terpaut erat dengan upaya DJPT KKP untuk terus mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan menuju legal, reported, and regulated fishing (LRRF).

“Transformasi ini diharapkan mendorong tata kelola perikanan Indonesia menjadi lebih baik,” kata dirjen kedelapan sejak dilantik 22 Mei 2018 lalu itu.

ARTIKELLAINNYA

Penyandang Disabilitas Binaan LKS Alamanda Tanggamus Tampilkan Fashion Show Di Unila

Peringatan Hari Ibu 2019, Wagub Lampung Ajak Para Ibu Perangi Stunting 

Terdapat 7 Titik Rusak dan Rawan Kecelakan di Jalsum Kabupaten Waykanan

Dijelaskan, upaya Indonesia memperbaiki tata kelola perikanan, termasuk data sumber daya ikan merupakan respon atas perubahan lingkungan strategis pengelolaan perikanan regional dan global.

“Indonesia sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan internasional dan regional wajib melaporkan data rutin sesuai yang diminta organisasi tersebut yang waktu ke waktu makin lengkap dan beragam,” kata dia, merujuk posisi Indonesia di organisasi pengelolaan perikanan regional (Regional Fisheries Management Organization/RFMO) seperti anggota tetap The Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) dan anggota (contracting parties) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) ke-27 –keduanya sejak 2007, amanat Pasal 118 UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi RI.

“Di sisi lain, perkembangan laporan data perikanan dari pelabuhan perikanan juga menjadi sorotan di tengah ketidakpatuhan sebagian kapal penangkap ikan melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya melalui LKU/LKP (laporan kegiatan usaha/laporan kegiatan penangkapan, red),” urai Zulficar ihwal salah satu benang kusut masalahnya.

Menurut Karo Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Lilly Aprilya Pregiwati, kegiatan juga dinarasumberi oleh Direktur Pelabuhan Perikanan DJPT KKP Frits P Lesnussa, yang menyampaikan urgensi optimalisasi peran enumerator/peneliti survei di pelabuhan perikanan sebagai salah satu ujung tombak sumber data yang akuntabel, tepat waktu dan tepercaya.

[red/rls/Muzzamil]

ShareTweetSend
Previous Post

Pemprov Lampung Minta Perusahaan Perkebunan Serahkan Data Akurat dan Lengkap

Next Post

SekdaTanggamus Melakukan Inspeksi Mendadak

Discussion about this post

HOME JAKARTA BABEL JABAR BANTEN JATENG RIAU SULUT ACEH SUMUT KEPRI SULBAR SULTENG SULTRA GORONTALO SULSEL MALUKU MALUT PAPUA BARAT KALTARA KALSEL KALTIM PAPUA SUMBAR JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG JOGJA JATIM NTB NTT BALI KALBAR KALTENG
  • BOX REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • KODE ETIK
  • TENTANG KAMI
No Result
View All Result
  • Home
  • HEADLINE
  • HUKUM & KRIMINAL
  • DAERAH
    • Kab. Lampung Barat
      • Kab. Lampung Selatan
    • Kab. Lampung Tengah
      • Kab. Lampung Timur
    • Kab. Lampung Utara
      • Kab. Mesuji
    • Kab. Pesawaran
      • Kab. Pesisir Barat
    • Kab. Pringsewu
      • Kab. Tanggamus
    • Kab. Tulang Bawang
      • Kab. Tulang Bawang Barat
    • Kab. Waykanan
      • Kota Bandar Lampung
    • Kota Metro
  • POLITIK
  • PARIWISATA
  • PEMERINTAHAN
  • UMUM


© 2018 PT. Kabar Daerah Indomedia
Aceh | Sumatera Utara | Kepulauan Riau | Riau | Sumatera Barat | Jambi | Sumatera Selatan | Bengkulu | Lampung | Bangka Belitung | Jawa Barat | Banten | DKI Jakarta | Jawa Tengah | Yogyakarta | Jawa Timur | Sulawesi Utara | Sulawesi Barat | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Selatan | Gorontalo | Kalimantan Utara | Kalimantan Barat | Kalimantan Tengah | Kalimantan Selatan | Kalimantan Timur | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur | Bali | Maluku | Maluku Utara | Papua Barat | Papua