Penerapan SLO Di Pertanyakan, PLN Ranting Pringsewu Terkesan Alergi Wartawan

174
BERBAGI

LAMPUNG.KABARDAERAH.COM – Manajer PT (persero) PLN Ranting Pringsewu, Boy Mangatas Sida serta beberapa stafnya diduga alergi terhadap wartawan yang ingin mewawawancarainya, (17/9). Kamis (20/9/2018)

Untuk kedua kalinya pihak PT (persero) PLN Ranting Pringsewu tidak bisa memberikan informasi dan keterangan resmi tentang apa itu SLO dan seperti apa itu SLO, manajer PT(persero) PLN Ranting Pringsewu, terkesan menghindar dari awak media yang ingin mewawancarainya.

Menurut keterangan security, manajer ataupun Suvervisor PP, sedang tidak ada ditempat, “pak boy tidak ada, pak ikin juga sedang keluar”, kata salah satu security kepada awak media (7/9).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 1 angka 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Diketahui, banyaknya keluhan di masyarakat tentang proses SLO dan biaya yang variatif mulai dari 150rb hingga 300rb untuk tiga titik jaringan instalas yang menurut masyarakat bahkan tidak pernah di periksa layaknya sebuah sertifikasi sehingga terkesan jualan kertas saja.

Menurut Ketua LSM GMBI Tanggamus Amroni, persyaratan mutlak mengenai kewajiban melampirkan SLO di duga justru menjadi ladang pungli jual kertas sebab pada kenyataannya penerbitan slo dimaksud tidak melalui proses sebagaimana mestinya sesuai juklak juknis yang ada dengan mematok harga pada kisaran 150 sd 300rb rupiah oleh sebab itu GMBI meminta PT. PLN Persero untuk mengevaluasi kembali persyaratan tersebut jika memang itu berdasarkan amanat undang undang setidaknya ada sosialisasi lebih intens serta di beritahukan kepada masyarakat undang undang dimaksud sehingga jika diperlukan masyarakat dapat mengakses atau membelinya jika memang undang undang tersebut ada dan sudah di sah kan pelaksanaan nya oleh pemerintah sehingga kedepan tidak lagi hanya menjadi sebatas ladang pungli bagi oknum, Tutup Amroni. (KD/BE-9)